Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengeluarkan ultimatum kepada Beijing, mengancam akan memberlakukan tarif hukuman terkoordinasi yang serupa dengan yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Prancis menuntut agar Tiongkok mengatasi ketidakseimbangan perdagangan pada akhir tahun 2026. Macron percaya bahwa Tiongkok harus melonggarkan pembatasan impor dan mengadopsi kebijakan konsesi timbal balik.

Para pejabat Prancis menuduh Tiongkok melakukan proteksionisme, khususnya terkait kendalinya atas ekspor logam tanah jarang. Para analis menafsirkan pernyataan Macron sebagai tekanan publik terhadap Beijing setelah upaya diplomatik pribadi yang tidak berhasil. Pada awal November, terungkap bahwa Uni Eropa hanya sedikit membuat kemajuan dalam mengurangi kendali Tiongkok atas unsur-unsur tanah jarang, yang menimbulkan tantangan bagi upaya Eropa untuk mencapai kemerdekaan ekonomi.

Ancaman pemberlakuan tarif menyoroti meningkatnya ketegangan dalam hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Tiongkok dan menandakan niat Eropa untuk memanfaatkan alat kebijakan perdagangan ala AS untuk melindungi kepentingannya.